Tentu Anda sering mendengar dan mungkin Anda juga sering menggunakan
istilah paradigma dalam pembicaraan. Paradigma dalam kaitannya dengan
PKn berarti suatu model atau kerangka berpikir yang digunakan dalam
proses pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
Pertanyaannya mengapa diperlukan paradigma baru PKn?
Warga negara yang demokratis
Demokrasi tumbuh sejak jaman Yunani Kuno, yakni ketika munculnya istilah
Negara Kota atau Athena pada abad ke-6 sampai abad ke-3 Sebelum
Masehi.Secara etimologis, demokrasi berasal dari kata Yunani demos
berarti rakyat dan kratos atau kratein berarti kekuasaan atau
berkuasa.Demokrasi dapat diterjemahkan "rakyat berkuasa". Dengan kata
lain, demokrasi berarti pemerintah yang dijalankan oleh rakyat baik
secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah
adanya proses pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.
Menurut Alamudi (1991) mengemukakan soko guru demokrasi, yaitu :
1)
kedaulatan rakyat,
2)pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang
diperintah,
3) kekuasaan mayoritas,
4) hak-hak minoritas,
5) jaminan
HAM,
6) Pemilihan yang bebas dan jujur,
7) persamaan di depan hukum,
8)
proses hukum yang wajar,
9) pembatasan pemerintahan secara
konstitusional,
10)pluralisme sosial, ekonomi, dan politik,
11)
nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.
Komponen-komponen dasar sistem tata kehidupan bernegara terdiri dari
sistem personal, sistem kelembagaan, sistem normatif, sistem kewilayahan
dan sistem ideologis.
Pembelajaran PKn untuk warga negara demokratis
Agar warga negara dapat berpartisipasi secara efektif, diperlukan bekal
pengetahuan dan keterampilan, pengalaman praktis, dan pemahaman tentang
pentingnya partisipasi warga negara. PKn dengan paradigma baru bertumpu
pada kemampuan dasar kewarganegraan untuk semua jenjang SD/MI, SLTP/MTs,
dan SM/MA. Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa model
pembelajaran PKn dengan paradigma baru hendaklah dapat mengakomodasi
untuk pencapainan tujuan PKn itu sendiri. Selanjutnya akan diajak untuk
mengenal model pembelajaran tersebut, ialah model pembelajaran yang
berbasis portofolio.
Portofolio adalah suatu kumpulan pekerjaan siswa dengan maksud tertentu
dan terpadu yang diseleksi menurut panduan-panduan yang ditentukan.
Dalam pembelajaran PKn berbasis portofolio, kelas dibagi kedalam 4
kelompok.Setiap kelompok bertanggung jawab untuk membuat satu bagian
portofolio. Adapu tugas mereka dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Kelompok portofolio satu bertugas menjelaskan masalah.
2. kelompok portofolio dua bertugas menilai kebijakan alternatif yang diusulkan untuk memecahkan masalah.
3. kelompok portofolio tiga bertugas membuat satu
kebijakan publik yang akan didukung oleh kelas
4. kelompok portofolio empat, bertugas membuat suatu rencana tindakan agar pemerintah mau menerima
kebijakan kelas
Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara
yang ditandai oleh semakin terbuka dan ketatnya persaingan antar bangsa
maka Indonesia pada dekade ini memasuki era reformasi di berbagai bidang
menuju kehidupan masyarakat yang lebih demokratis.
Dalam masa transisi atau proses perjalanan bangsa menuju masyarakat
madani (civil society), pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu
mata pelajaran di tingkat sekolah perlu menyesuaikan diri dengan
kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang sedang berubah. Proses
pembangunan karakter bangsa (national character building) yang sejak
proklamasi menjadi prioritas kini perlu direvitalisasi agar sesuai
dengan arah dan pesan konstitusi negara Republik Indonesia.
Pada hakikatnya pembangunan karakter bangsa ini mengarah pada penciptaan
suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara sebagai titik senral. Dalam proses itulah
pembangunan karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang
mendesak dan memerlukan pola atau paradigma baru.
Tugas PKn dengan paradigma baru ini mengembangkan pendidikan demokrasi
mengemban tiga fungsi pokok, pertama mengembangkan kecerdasan warga
negara (civic intelligence), kedua membina tanggung jawab warga negara
(civic responsibility), dan ketiga mendorong partisipasi warga negara
(civic participation).
Kecerdasan warga negara yang dikembangkan dalam multidimensional yaitu
dimensi rasional, spiritual, emosional dan sosial. Untuk mengembangkan
masyarakat yang demokratis melalui PKn diperlukan suatu strategi dan
pendekatan pembelajaran khusus yang sesuai dengan paradigma baru PKn.
Model pembelajaran yang sesuai adalah model pembelajaran berbasis
portofolio atau dikenal dengan Proyek belajar Kewarganegaraan Kami
Bangsa Indonesia (PKKBI).
Model Pembelajaran PKn Berbasis Portofolio ini meliputi: Identifikasi
masalah, memilih satu masalah untuk kajian kelas, mengumpulkan informasi
tentang masalah yang akan dikaji kelas, membuat portofolio kelas,
menyajikan portofolio dan refleksi terhadap pengalaman belajar.
Dalam mengembangkan warga negara yang demokratis untuk membangun civic
intelligence, civic responsibility dan civic participation dapat
digambarkan sebagai berikut.
1.Knowledge
2.Belief
3.Skill
4.Self confidence
5.Commitmence
6.Competence
7.Civic intelligence
8.Civic responsibility
9.Civic participation
Tiga lingkaran yang tumpang tindih berikut adalah: lingkaran (1)
knowledge/pengetahuan, lingkaran (2) Belief/sikap, dan lingkaran (3)
skill/keterampilan. Perpaduan antara knowledge dengan belief,
menghasilkan self confidence (4), antara belief dengan skill,
menghasilkan commitmence (5), dan antara skill dengan knowledge
menghasilkan competence (6). Sehingga terbentuklah civic intelligence
(7), civic responsibility (8) dan civic participation (9).
Model Pembelajaran PKn Berbasis Portofolio khusus untuk SD setelah
melalui proses identifikasi masalah, memilih satu masalah untuk kajian
kelas, mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji kelas,
membuat portofolio kelas. Dalam menyajikan portofolio atau dikenal
dengan show case sebelum refleksi terhadap pengalaman belajar. Siswa
dapat membuat kotak tayangan pada kegiatan Show case sebagai berikut.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar